MK TOLAK LIMA GUGATAN UU CIPTA KERJA, BURUH NYATAKAN BERDUKA

Harian Nusa Online – Badung, I Komang Slamet Wirsana seorang aktivis pemerhati buruh melalui percakapan WA dengan redaksi, Selasa (10/10/2023) memberi tanggapan atas putusan MK terkait perkara UU Cipta Kerja yang diajukan oleh serikat buruh.

“Sebagai seorang pekerja yg sudah merasakan secara langsung dampak negatif dari UU cipta kerja kami merasa benar-benar kecewa mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tanggal 2 Oktober 2023”, ungkap Komang Slamet Wirsana seorang pekerja asal Badung, Bali yang terikat kontrak dengan sebuah perusahaan outsourcing.

Diketahui MK menolak lima perkara yang menggugat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Kelima perkara yang ditolak tersebut adalah Perkara Nomor 54/PUU-XXI/2023, 50/PUU-XXI/2023, 46/PUU-XXI/2023, 41/PUU-XXI/2023, dan 40/PUU-XXI/2023. Keputusan tersebut diputus dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan di Gedung MK RI, Jakarta, Senin (2/10/2023).

“Mengadili, menolak permohonan para permohonan untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan tersebut.

Perkara Nomor 54, 41, 46, dan 50 mengajukan uji formil UU Cipta Kerja, sementara Perkara Nomor 40 mengajukan uji formil dan materi atas UU tersebut. Dalam konklusinya, mahkamah menilai permohonan para pemohon kelima perkara itu tidak beralasan menurut hukum.

“Teganya MK menolak tuntutan pekerja. Padahal jelas-jelas pekerja sudah dirugikan”, sesal Komang Slamet.

Aktivis pemerhati Buruh ini kemudian menyampaikan bahwa menurutnya negara harusnya hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi kenyataannya, Komang Slamet merasa pemerintah dan DPR malah membuat UU yang malah membuat kehidupan rakyat didalam dunia kerja menjadi tidak jelas.

Komang Slamet mengungkapkan bahwa dengan berlakunya UU Ciptaker, sistem kerja kontrak tidak lagi dibatasi waktu seperti yang tertuang di dalam UU no 13. Hal ini tentu membuat hak-hak pekerja mudah dipermainkan. Karena hak pekerja kontrak tidak sama dengan hak pekerja tetap.

Terbukti saat ini di Badung banyak perusahaan membuka lowongan kerja dengan sistem daily worker. Sistem kontrak dengan bayaran pas-pasan, tanpa tunjangan dan jaminan, serta memudahkan perusahaan untuk memutus hibungan kerja tanpa harus membayar pesangon. Sementara harga kebutuhan pokok terus meroket yg membuat hidup klas pekerja semakin sulit.

“Sebenarnya harapan terakhir kami sebagai kelas pekerja adalah keputusan MK. Kami sangat berharap MK akan berpihak pada pekerja dan mengabulkan tuntutan kelas pekerja. Tapi MK malah menolak seluruh tuntutan pekerja hanya dengan alasan tuntutan pekerja tidak beralasan menurut hukum”, ucap Komang Slamet dengan penuh kekesalan.

Dirinya juga mengingatka. jika ditahun 2020 lalu UU CIPTA KERJA sudah dinyatakan inkonstitusional bersarat oleh MK.

“Tapi UU tersebut malah dibuat perpu dan kemudian disahkan menjadi UU. Sekarang MK malah menyatakan tuntutan pekerja yg tidak beralasan menurut hukum. Jika sudah seperti ini kemana rakyat harus mencari keadilan?” lanjut Komang Slamet bertanya.

Pria kelahiran Badung ini juga menyatakan dirinya bingung, dan mencurigai adanya konspirasi. Karena tiba-tiba Hakim yang dulunya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusioal bersyarat malah mendadak diganti menjelang pembacaan Putusan MK. Sehingga dari sembilan hakim yang memutus perkara ini, terdapat empat hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Keempat hakim itu yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

“Kami adalah pekerja dan bukan ahli hukum. Yang kami tahu adalah penderitaan didunia kerja, harga barang yang terus naik sementara kenaikan upah terus dihambat. Jika setiap tuntutan pekerja dikatakan tidak beralasan menurut hukum, lalu apakah penderitaan dan kesusahan kami akan terus diabaikan?”lanjut Komang Slamet bertanya.

Komang Slamet sekali lagi memperingatkan jika fulu para pejuang mengorbankan jiwa dan raganya demi meraih kemerdekaan demi menciptakan kehidupan yang sejahtera, tapi kenapa sekarang setelah 78 tahun Indonesia merdeka, rakyat masih jauh dari kata sejahtera.

“Rakyat masih harus menanggung biaya pendidikan tinggi karena untuk dapat mencari pekerjaan harus memiliki ijasah yg memadai. Tapi setelah bekerja hanya menjadi tenaga kontrak yang masa depannya tidak pasti, hak-hak pekerja disunat sana sini, dan tidak ada yang meperhatikan penderitaan kami”ucap Komang Slamet.

Sebagai penutup Komang Slamet Wirsana membuat pernyataan :
KAMI KAUM BURUH KECEWA DAN KEMBALI BERDUKA ATAS PUTUSAN MK TERKAIT UU CIPTAKER

Tinggalkan Balasan