Ramdes : UMK Karangasem Hanya Gagah Di Angka, Prakteknya Jauh Di Bawah Standar
Aktivis pemerhati buruh, I Ketut Suartawan atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Ramdes menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pencarian data yang ia lakukan, ia mendapati adanya praktek pembayaran gaji rendah dibawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karangasem yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar Rp2.730.264,15.
“UMK itu hanya angka gagah-gagahan dimedia coba turun ke lapangan, di Karangasem kota saja masih banyak tenaga kerja dibayar dengan gaji jauh dibawah UMK,” ujar Ramdes mengawali perbincangan, Rabu (30/08/2023).
Ramdes yang tergabung dalam Perhimpunan Jurnalis Rakyat (PIJAR) Provinsi Bali ini menyebutkan beberapa diantaranya ada pekerja hotel milik bule: digaji dengan jumlah Rp 1,5 juta per bulan, beberapa pekerja bahkan hanya dibayar ketika ada tamu yang menginap di hotel.
Yang lebih miris ungkap Ramdes, adanya sejumlah pegawai kontrak di pemerintahan dengan bayaran Rp 800 ribu per bulan.
“Yang saya sesalkan adalah nasib guru honor yang juga bergaji rendah. Padahal kita tau bahwa pendidikan harus diutamakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tak heran Karangasem dari tahun ke tahun selalu menduduki peringkat sebagai Kabupaten termiskin di Bali,” Ujar Ramdes dengan nada geram.
Penganggaran keuangan daerah pun tak luput dari kritikan pedas Ramdes. Menurutnya anggaran harus dimaksimalkan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia Karangasem baik di sektor formal maupun informal.
“Karangasem memiliki bonus demografi dimana jumlah usia kerja seharusnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan bukannya menjadi beban karena hanya menambah jumlah pengangguran terbuka,” Lanjut Ramdes dengan bersemangat
Karenanya dirinya berharap kedepan keuangan daerah dapat dikelola dengan baik oleh eksekutif dan mendapat pengawasan maksimal oleh legislatif. Jangan ego dan menjadikan anggaran daerah sebagai bancakan bersama dengan dalih penggelontoran bansos.
“Saya mewakili kalangan kelas pekerja berharap agar anggaran lebih memprioritaskan lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan kemampuan kerja. Sehingga masyarakat Karangasem dapat lebih mandiri tanpa perlu tergantung pada bantuan sosial,” Tutur Ramdes mengakhiri.
