Tanahnya Dicaplok Dipakai Jalan, Ipung Tegaskan Akan Segera Tutup Jalan Dibangun BTID

Setelah sebelumnya meradang dan menantang PT Bali Turtle Island Development (BTID) adu data dan bukti lantaran tanahnya diklaim secara sepihak, Advokat kondang Siti Sapurah yang akrab disapa Ipung menegaskan akan segera menutup jalan yang dibangun oleh BTID di atas lahan seluas 7 are miliknya di kawasan Desa Serangan, Denpasar Selatan.

Langkah tegas Ipung itu dilakukan setelah BTID mencaplok tanah miliknya untuk jalan. Ipung yang merasa dizolimi dan menjadi korban mafia tanah ini akan menuntut tanahnya yang dicaplok BTID secara sepihak dipakai untuk jalan tanpa ada ijin darinya selaku pemilik tanah yang sah secara hukum.

“BTID mencaplok tanah saya tanpa pemberitahuan. Anda (BTID) sudah mencaplok tanah saya seluas 700 meter persegi menjadi jalan, itu ada konfirmasi nggak ke saya, Anda bayar nggak kompensasinya. Kok bisa membuat jalan belok mengambil tanah saya. Saya akan tuntut itu jalan,” kata Ipung dengan dana tinggi dalam keterangannya persnya kepada awak media di Kantor Advokat dan Mediator Siti Sapurah & Rekan, di Jalan Pulau Buton Nomor 40 Denpasar, Jumat (25/2/2022).

“Saya akan tutup itu jalan karena hal itu areal tanah saya. Jalan itu akan saya tutup karena tidak ada kompensasi ke saya. Silahkan lakukan tindakan apapun ke saya, saya akan ladeni. BTID hadapi saya jika kalian punya data. Siapapun Anda, saya akan hadapi kalian semua,” tegas pengacara pemberani yang dikenal getol membela kaum perempuan dan anak-anak ini.

Ipung tidak melakukan upaya hukum baik seperti gugatan atas persoalan tersebut, Ipung menyatakan tidak perlu mengambil tindakan hukum lantaran itu adalah tanahnya sendiri dan dia berhak untuk menutupnya.

“Saya tidak melakukan gugatan hukum karena dia tidak menempati fisik tanah saya, kecuali dia membangun kantor atau bangunan lain di tanah saya baru saya gugat,” ucap Ipung yang dikenal suka membantu anak-anak terlantar dan ditinggal orang tuanya.

Ipung menilai tidak masuk akal pernyataan BTID bahwa tanah yang dibangun jalan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor SK.480/Menlhk-Setjen/2015. Bagi Ipung, jika mengacu pada SK tahun 2015 sedangkan dirinya menguasai tanah tahun 1958 kemudian mengeksekusi tanah tanggal 3 Januari 2017, nah waktu itu BTID kemana.

Tinggalkan Balasan