Tirtawan, Tak lagi menanggung JKBM, Bali Mestinya Bisa Bangun Belasan SMAN Bali Mandara
I Ketut Sae Tanju selaku koordinator Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Provinsi Bali siap menantang pihak eksekutif menyangkut kajian terkait proses pendidikan hingga output di SMAN Bali Mandara.
Menurut Sae Tanju pihaknya akan menyampaikan kajian sebagai pembanding dari kajian yang telah disiapkan oleh pihak eksekutif.
“Kajian dari koordinator ahli gubernur menyampaikan adanya penyandingan sekolah Bali Mandara dengan sekolah umum,” ungkapnya saat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali bersama alumnus SMAN Bali Mandara, Kamis (2/6/2022)
Senada dengan Sae, I Made Gede Eris Dwi Wahyudi selaku koordinator alumni SMAN Bali Mandara angkatan pertama 2011 mengungkapkan, sebelumnya tim ahli Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan anggaran per anak Rp 20 juta per tahun.
“Data itu data angkatan pertama sampai ketiga secara infrastruktur belum ada sama sekali. Belum ada lab, belum ada asrama, siswa tidur di aula,” paparnya.
Namun ketika saat ini semua fasilitas itu sudah tersedia, maka total anggaran untuk SMAN Bali Mandara hanya sekitar Rp 4-5 miliar per tahun.
“Itu sudah untuk menanggung sebanyak 450 siswa, artinya secara kasar per anak hanya menghabiskan Rp 8-9 Juta per tahunnya,” beber Eris.
Mengamati polemik SMAN Bali Mandara yang semakin menghangat, aktivis anti korupsi Nyoman Tirtawan ikut angkat bicara. Mantan anggota DPRD Provinsi Bali yang pernah menggagalkan penggelembungan anggaran Pilgub Bali 2018 sebesar 98 Milyar rupiah ini merasa gerah dengan beralihnya Bali Mandara dari sistem sekolah berasrama menjadi sekolah reguler dengan alasan anggaran.
“APBD Bali dulu harus menanggung program JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) yang nilainya mencapai ratusan milyar. Sekarang tanpa ada beban anggaran JKBM seharusnya bisa membangun 10 sampai belasan SMAN Bali Mandara,” ujar Tirtawan
Tirtawan kemudian memaparkan bahwa dengan anggaran 5 Milyar per tahun semestinya Pemprov. Bali harusnya memikirkan bagaimana mengkonversi sekolah negeri reguler menjadi sekolah berasrama model Bali Mandara.
“Kalau hanya 5 Milyar per tahun untuk 400an siswa, seharusnya dikaji bagaimana SMAN Negeri reguler disubsidi untuk meningkatkan kualitasnya setara dengan SMAN Bali Mandara. Program ini jelas lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan dengan pembagian bansos. Karena anak-anak selama 3 tahun pendidikan mendapatkan pola belajar yang baik, kedisiplinan dan membangun etos sebagai pendobrak kemiskinan yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi sebelumnya”, ungkap Tirtawan.
